AANZ-FTA dan Implikasinya pada Peternakan Sapi Rakyat

Dadu sudah terserak. Demikian kata Julius Caesar untuk sesuatu yang telah terjadi dan tidak dapat diubah. Perumpamaan ini sangat pas untuk negara kita yang telah mengambil keputusan politik untuk masuk menjadi anggota World Trade Organization (WTO) di awal tahun 1990-an. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau, suka tidak suka, negara kita harus mengikuti irama dinamika proses liberalisasi perdagangan dunia dan globalisasi. Meskipun para pemimpin kita tahu dan sadar bahwa dalam hal ini negara-negara besar dan kuat akan mendominasi serta cenderung mengatur untuk kepentingan mereka, tampaknya karena dadu sudah terserak maka kita tidak boleh lagi mengambil uang taruhan yang telah dipasangkan. Apapun mata dadu yang muncul harus dipatuhi.

Penandatanganan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZ-FTA) pada KTT ASEAN ke-14 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Indonesia yang telah menjadi anggota WTO seperti halnya negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kita mencoba untuk berprasangka baik tentunya pemerintah kita sebelumnya telah melakukan langkah dan prosedur pengkajian yang mendalam atas konsekuensi logis yang akan timbul akibat penandatanganan AANZ FTA di akhir bulan Februari lalu di Thailand. Apalagi dengan adanya krisis finansial global yang terjadi sekarang ini tentunya pemerintah menggunakan sebagai salah satu acuan mengantisipasi ekses dari perjanjian tersebut.

AANZ-FTA

Pada tanggal 25 Februari 2009 yang lalu Departemen Perdagangan menyelenggarakan acara Sosialiasi KTT ASEAN ke-14 dan Hasil-hasil Perundingan. Dalam kesempatan tersebut diinformasikan hal yang berkaitan dengan AANZ-FTA antara lain kronologi realisasi yang merupakan perjalanan panjang yang dimulai dengan Economic Benefits Study yang dilaksanakan pada tahun 1997, disusul dengan Joint Declaration of Leaders of ASEAN-Australia and New Zealand Commemorative Summit pada November 2004. Negosiasi AANZ-FTA secara intensif baru dimulai pada awal tahun 2005 dengan target selesai dalam dua tahun. Persetujuan AANZ-FTA diselesaikan pada bulan Agustus 2008 dan ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi ASEAN, Australia, dan New Zealand di Hua Hin (Thailand). Persetujuan AANZ-FTA terdiri dari 18 bab, 212 pasal dan 4 lampiran yang meliputi: Perdagangan Barang, Jasa, Investasi, ROO, Customs, SPS, TBT, Safeguard, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan Persaingan, MNP, Kerjasama Ekonomi, DSM, e-commerce.

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa dengan adanya AANZ-FTA sebagai suatu paket komprehensif menawarkan tidak saja tantangan di sektor tertentu tetapi juga manfaatnya secara lintas sektoral dan peluang kerjasama bilateral yang dirintis selama perundingan yang mencakup sektor yang sensitif bagi Indonesia. Masih menurut pemerintah cq Departemen Perdagangan, AANZ-FTA akan memberikan keuntungan antara lain: pada saat 2009 akan diperoleh tarif 0 persen untuk 93 persen produksi Indonesia ke Australia dan 79 persen produk Indonesia ke Selandia Baru. Sebaliknya Indonesia menerapkan tarif 0 persen atas 87 persen produk Australia antara tahun 2009-2014 dan 64 persen atas produk Selandia Baru dalam kurun tahun 2009-2014. Khusus untuk komoditas susu dan daging baru dibuka pada secepat-cepatnya tahun 2017 dan selambat-lambatnya 2020. Pemerintah Australia dan Selandia Baru akan pula memberikan manfaat tambahan kepada Indonesia berupa: skilled wokers dan capacity building.

Perdagangan Komoditas Daging Sapi Dan Susu

Terdapat 2 (dua) komoditas dalam persetujuan AANZ-FTA yang bersangkutan dengan peternakan sapi rakyat yaitu produk susu dan daging. Berkaitan komoditas ini jauh hari sudah pernah dibahas dengan stakeholders, akhirnya melahirkan keputusan bahwa karena masuk dalam sensitive track maka penghapusan tarif dilambatkan pada kurun waktu tahun 2017-2020.

Mari kita melihat seberapa besar gerak perdagangan komoditas susu dan daging sapi selama ini. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, produksi daging sapi dalam negeri baru mampu memenuhi sekitar 70 persen kebutuhan nasional. Dengan demikian kekurangannya harus diimpor. Australia dan Selandia Baru merupakan negara pemasok utama kekurangan pasokan daging sapi dalam negeri. Amerika Serikat dan Kanada juga memasok kekurangan daging Indonesia tetapi dalam jumlah kecil dibandingkan dengan Australia dan Selandia Baru. Data terakhir pada tahun 2008 dari Ditjen Peternakan menunjukkan bahwa Indonesia mengimpor 70.000 ton daging sapi (termasuk jeroan dan fancy meat), sekitar 90 persennya dari Australia dan Selandia Baru. Sedangkan impor sapi hidup dari Australia untuk digemukkan terlebih dahulu selama 2-3 bulan dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan yang signifikan.

Untuk komoditas susu, data akurat berapa ekspor Australia dan Selandia Baru ke Indonesia belum diperoleh. Tetapi melihat kontribusi Selandia Baru yang menguasai sekitar 32 persen komoditas susu yang diperdagangkan dunia dan Australia pada posisi sekitar 10 persen, kita pastikan bahwa kedua negara tersebut berebut pasar ke Indonesia karena Indonesia bisa dianggap sebagai captive market untuk mereka. Saat ini sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional harus diimpor dan nilainya per tahun sekitar Rp 6,5 triliun. Suatu jumlah yang tidak sedikit. Jarak yang lebih pendek (sehingga lebih efisien dalam biaya transportasi) dan kebutuhan susu yang sangat besar dari negara kita merupakan faktor-faktor yang mendorong mereka berkepentingan menjadikan Indonesia sebagai pasar. Penghapusan tarif sebesar 5 persen atas produk susu tentunya akan membuat daya saing mereka lebih besar dibandingkan negara pengekspor susu lainnya.

Implikasi Pada Peternak Sapi

Khusus untuk komoditas susu, kita dihadapkan pada suatu dilema. Pada satu sisi bangsa kita membutuhkan susu sebagai sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak dalam masa pertumbuhan agar memiliki fisik serta kecerdasan yang lebih baik. Saat ini konsumsi susu per kapita per tahun bangsa kita masih sangat rendah yakni sekitar 7-8 liter per kapita per tahun. Ini pun dengan observasi lebih mendalam kita peroleh bahwa penduduk perkotaan mengkonsumsi pada volume yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat di pedesaan. Apabila ditelusuri lebih mendalam, di antara masyarakat perkotaan pun terdapat kesenjangan lebar antara tingkat konsumsi bagi masyarakat mampu dan tidak mampu. Harga susu yang relatif tinggi telah menyebabkan masyarakat kelas bawah tidak mampu mengakses komoditas tersebut. Dengan perkataan lain masyarakat bawah telah sadar gizi tetapi tidak mampu gizi, karena pendapatan mereka tidak cukup untuk konsumsi susu sesuai kebutuhan terutama bagi anak-anak. Kurangnya konsumsi susu ini dapat menjadi salah satu penyebab adanya lost generation bangsa.

Pada sisi lain, usaha peternakan sapi perah rakyat yang menghasilkan susu memasok sekitar 20-25 persen kebutuhan susu nasional. Seperti peternak atau petani Indonesia lainnya, peternak sapi perah menguasai faktor produksi secara sangat terbatas sehingga menjadi tidak efisien dalam kacamata para ekonom yang berorientasi pada mekanisme pasar dan liberalisasi. Sebagian besar peternak hanya memilki rata-rata 2-4 ekor sapi perah sebagai andalan hidup mereka. Wadah koperasi yang melayani kebutuhan pakan ternak dan kesehatan hewan, juga memasarkan susu segar mereka yang sebagian besar dijadikan bahan baku Industri Pengolah Susu (IPS) yang hampir seluruhnya berlokasi di Pulau Jawa. Tidak kurang sekitar 100.000 rumah tangga menggantungkan hidupnya dari peternak sapi perah. Pemerintah membiarkan kehidupan mereka sejak menghapus kebijakan proteksi melalui penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara IMF dan pemerintah Indonesia di akhir tahun 1997. Di tengah kondisi yang sangat memprihatinkan dan kekurangan yang dimilikinya, peternak dipaksa bersaing dengan susu impor dan ketergantungan pasar pada IPS. Posisi tawar yang sangat lemah menempatkan peternak sapi perah selama satu dekade ini menelan penderitaan. Pemerintah telah keliru menerjemahkan LoI dengan sama sekali tidak memperhatikan nasib peternak yang diterjunkan di alam persaingan global.

Jelas bahwa penurunan tarif impor susu dari luar negeri akan berpengaruh terhadap posisi tawar peternak sapi perah dalam negeri karena harga susu impor (yang sebagian besar adalah bahan baku IPS seperti halnya susu segar yang dihasilkan peternak) lebih murah. Rendahnya harga susu impor dapat digunakan oleh IPS untuk menekan harga beli susu segar dari peternak melalui wadah koperasi mereka.

Bagaimana dengan peternak sapi potong? Penghapusan bea masuk untuk komoditas daging sapi dipastikan akan menempatkan peternak sapi potong yang umumnya juga peternak kecil pada posisi yang semakin sulit. Para peternak sapi di Tanah Air hanya memiliki rata-rata 2-3 ekor sapi. Para petani menempatkan sapi sebagai tabungan mereka dengan pendekatan usaha tani tanpa memperhitungkan waktu dan tenaga yang mereka gunakan untuk memelihara sapi. Turunnya harga daging sapi impor dipastikan akan ikut menekan harga pasar sapi mereka. Ditambah rencana Menteri Pertanian membuka pintu impor daging dari negara-negara yang memiliki zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sebelumnya impor sapi atau daging sapi hanya boleh dari negara yang statusnya bebas PMK. Dengan adanya perubahan berdasar zona yang bebas PMK maka akan semakin banyak negara yang berpeluang untuk memasok daging sapi ke negara kita. Masuknya daging sapi dari negara tertentu yang sangat murah seperti India akan lebih mengancam kelangsungan usaha peternak sapi potong di tanah air.

Perlu ada kompensasi yang konkrit

Tampaknya AANZ-FTA tidak dapat dihindari oleh pemerintah kita termasuk penghapusan bea masuk komoditas susu dan daging sapi pada tahun 2017-2020. Kita mencoba untuk memakluminya karena hal itu terkait dengan kepentingan komoditas lain dan perekonomian nasional. Namun dalam hal produk susu, selama sepuluh tahun ke depan pemerintah mempunyai kewajiban dan tugas untuk secara maksimal meningkatkan derajat daya saing peternak sapi perah yang benar-benar tangguh di saat bea masuk dihapuskan.

Dalam konteks komoditas susu ini, sesungguhnya pemerintah telah melewatkan suatu peluang emas yang dapat menjadi instrumen untuk mengatasi sebagian masalah bangsa khususnya penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan potensi pedesaan. Sejak Orde Baru kenyataan menunjukkan masih rendahnya produksi susu segar peternakan rakyat untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Mestinya pemerintah berani mengambil langkah untuk memanfaatkan kesempatan ini. Gebrakan pemerintah hanya secara nyata dilakukan di akhir 1978 hingga akhir 1980-an. Setelah itu pemerintah kurang perhatian. Proporsi produksi susu dalam negeri yang hanya memenuhi sekitar 20-26 persen kebutuhan nasional selama lebih dari satu dekade merupakan indikasi bahwa pemerintah kurang cerdas menangkap peluang. Padahal usaha peternakan sapi perah sangat prospektif baik dari segi usaha, penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan potensi di pedesaan dan sebagainya.

Menghadapi penghapusan tarif bea masuk pada tahun 2017, harus ada kompensasi yang nyata dari pemerintah. Hendaknya pemerintah tidak terpaku adanya kesediaan pihak Australia ataupun Selandia Baru yang menjanjikan capacity building. Belajarlah dari pengalaman, sudah banyak proyek pinjaman luar negeri dengan fokus capacity building tetapi hasilnya tidak dapat diukur secara konkrit. Yang dibutuhkan mulai sekarang ini adalah kompensasi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha peternakan rakyat dan upaya meningkatkan efisiensi. Harus ada keputusan politik jelas yang berpihak kepada usaha peternakan sapi perah rakyat, dijabarkan antara lain:

Pertama, penyediaan dana (apakah kredit lunak atau sumber dana lain) untuk meningkatkan secara bertahap pemilikan sapi para peternak pada tingkat yang efisien sebagai usaha rumah tangga yakni sekitar 8 ekor sapi perah laktasi.

Kedua, pemerintah membantu peternak agar tidak sulit memperoleh hijauan pakan ternak, dengan memanfaatkan lahan-lahan Perhutani atau PTP yang tidak produktif.
Ketiga, pemerintah membantu pengadaan prasarana untuk memperoleh air untuk menunjang usaha peternakan sapi perah rakyat. Di beberapa daerah yang potensial dan padat populasi sapi perah seperti di Boyolali, daerah Garut dan beberapa daerah lainnya para peternak menghadapi kendala memperoleh air yang sangat vital.

Keempat, pemerintah membantu mengembangkan sumber pakan hijauan di luar Jawa yang nantinya dengan pendekatan teknologi dapat memasok kebutuhan sapi perah yang ada di Jawa di mana mereka dekat dengan pasar utama yaitu IPS.

Masih banyak lagi kompensasi yang dibutuhkan peternak sapi perah. Pemerintah juga harus melakukan pendekatan agar capacity building dapat diterjemahkan secara lebih luwes dan efektif.

Demikian pula halnya untuk sapi potong, kompensasi yang dibutuhkan adalah agar para peternak dapat memperoleh bibit sapi yang cukup banyak dengan skim kredit yang praktis dan mudah diadopsi peternak. Mengingat bahwa usaha peternakan sapi potong rakyat bersangkutan dengan sekitar 4 juta rumah tangga peternak, pemerintah harusnya berani mengambil langkah yang berani dengan menyediakan skim kredit atau dana pemerintah untuk mempercepat usaha sapi potong rakyat ini. Seperti halnya dengan peternakan sapi perah rakyat, dalam hal peternakan sapi potong pemerintah juga harus bijak untuk mengambil langkah yang berani. Impor sekitar 600.000 sapi potong dan 70.000 ton daging mestinya dapat menjadi peluang menggenjot produksi dalam negeri. Meskipun pemerintah sudah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi tahun 2010, kita masih melihat bahwa dalam realisasinya masih sebagai suatu retorika.

Inti dalam konteks kompensasi ini baik untuk peternak sapi perah ataupun sapi potong yaitu pemerintah tidak perlu harus menggantungkan harapan dengan janji adanya capacity building. Justru sebaliknya, mulai saat ini bertekad untuk memanfaatkan kesempatan untuk menggenjot produksi susu segar atau daging sapi di dalam negeri. Tidak perlu khawatir bahwa kita akan tidak mampu bersaing. Dengan kesungguhan dan dukungan konkret, peternak sapi perah ataupun sapi potong di Tanah Air akan mampu bersaing baik dalam kualitas maupun kuantitas di hari mendatang. Menarik sekali tulisan Dr. Kusmayanto Kadiman di harian Kompas edisi 4 Maret 2009 berkaitan dengan AANZ-FTA. Beliau mengemukakan tentang fortifikasi yang dalam sistem pertahanan adalah untuk melindungi kawasan dari invasi musuh. Tetapi saat ini istilah fortifikasi dipakai secara lebih luas termasuk untuk penambahan yodium pada garam, penambahan vitamin pada terigu dan sebagainya. Selanjutnya dipaparkan bahwa fortifikasi dapat dijadikan sebagai langkah yang elegan untuk melakukan proteksi secara tidak langsung. Dikaitkan dengan upaya kompensasi tersebut di atas, tentunya akan pas pula bahwa yang harusnya dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu kebijakan fortifikasi.

Akhirnya, kita tinggal menunggu apakah AANZ-FTA akan efektif seperti yang diharapkan oleh pemerintah dan bangsa kita. Kita juga menunggu apakah pemerintah memiliki kepekaan untuk mengambil langkah fortifikasi atau apapun namanya untuk memperkuat daya saing para peternak sapi perah dan sapi potong menghadapi penghapusan tarif pada tahun 2017-2020.

Penulis : Teguh Boediyana di http://www.globaljust.org

About Peternakan Taurus

Peternakan Sapi & Kambing yang berlokasi di Cibitung, Bekasi, kami mulai beternak sapi potong pada akhir tahun 2009 dengan sapi jenis Brahman Cross asal Australia. Pada tahun 2011 kami mulai memelihara sapi perah jenis Holstein lokal untuk diambil susunya. Saat ini kami memiliki produk berupa sapi potong untuk kurban & idul fitri serta susu sapi segar.
This entry was posted in Info Peternakan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s